WarganetMedia.com, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sepakat untuk mengambil langkah strategis dalam menangani banjir yang kerap melanda wilayah Bekasi dan Bogor.
Kesepakatan itu meliputi penertiban badan dan sempadan sungai, revitalisasi situ yang telah hilang, serta perbaikan sistem irigasi dan pengendalian pembangunan di kawasan tersebut.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa salah satu langkah utama adalah menertibkan badan dan sempadan sungai guna memastikan aliran air tetap lancar dan tidak terhambat oleh bangunan yang berdiri di area tersebut.
“Semua badan dan sempadan sungai harus ditertibkan. Jika sudah ada bangunan dengan alas hak, maka harus dibereskan dengan Pengadaan Tanah dan diberikan ganti rugi sesuai dengan appraisal. Jika bangunan tersebut tidak memiliki alas hak, akan dilakukan pendekatan manusiawi dengan mekanisme hukum yang adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” ujar Nusron Wahid dalam siaran resminya yang diterima InfoPublik, Selasa (18/3/2025).
Selain menertibkan kawasan sempadan sungai, pemerintah juga akan melakukan revitalisasi terhadap 32 situ di Bekasi dan Bogor yang telah hilang atau berubah fungsi. Langkah ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi situ sebagai area resapan air guna mengurangi risiko banjir.
“Penyusutan daerah tampungan air menjadi salah satu penyebab meningkatnya potensi banjir. Oleh karena itu, situ yang telah punah akan dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai kawasan resapan,” tambah Nusron.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa seluruh langkah ini sangat bergantung pada Pengadaan Tanah, yang menjadi dasar dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
“Sebelum Pengadaan Tanah, terlebih dahulu harus ada penetapan lokasi (Penlok), yang ditetapkan oleh kepala daerah. Targetnya, Penlok selesai pertengahan April, Pengadaan Tanah rampung akhir Mei, dan pada bulan Juni proses pembangunan bisa dimulai,” terangnya.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya dilakukan bersama Pemprov DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa koordinasi lebih lanjut akan dilakukan di tingkat pusat agar upaya penanganan banjir lebih optimal.
“Jadi nanti kita akan melakukan rapat bersama lagi dan selanjutnya kami akan melaporkan hal ini di tingkat pusat. Kita ingin memastikan semua pihak dapat berkontribusi dalam upaya pembersihan dan pengurangan risiko banjir di DKI Jakarta dan Jawa Barat,” ujar Diana.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan Penlok agar program ini dapat berjalan sesuai rencana.
“Kami menyambut baik dan akan bekerja untuk menyiapkan kerangka acuan, yaitu Penloknya harus kami siapkan dengan cepat,” katanya.
Turut serta dalam rapat ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PU, serta sejumlah Wali Kota dan Bupati di Provinsi Jawa Barat.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan masalah banjir di Bekasi dan Bogor dapat diatasi secara lebih efektif, sehingga masyarakat dapat terbebas dari ancaman banjir yang terus berulang setiap tahunnya.
